Langsung ke konten utama

LBH FAKULTAS HUKUM UNPATTI SEBAGAI SARANA AKSES KEADILAN

Lembaga Bantuan dan Klinik Hukum atau yang biasa kita singkat dengan LBH Fakultas Hukum melakukan Penyuluhan Hukum di Kantor Desa Poka pada Sabtu 15 Desember kemarin. Kegiatan dengan tema 'Bantuan Hukum Sebagai Akses Keadilan' ini berlangsung selama kurang lebih dua jam dan diikuti oleh mahasiswa Universitas Pattimura juga oleh masyarakat Poka, Wayame dan Rumah Tiga.

Pemateri Penyuluhan Hukum oleh pihak Lembaga Bantuan dan Klinik Hukum FH UNPATTI
LBH Fakultas Hukum merupakan lembaga yang berdiri sendiri/independent, walaupun masih merupakan bagian dari Fakultas Hukum tetapi LBH tidak sama dengan Unit Kerja Mahasiswa (UKM). "LBH FH itu ada untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, misi kami sendiri secara garis besarnya adalah bahwa semua masyarakat tidak mampu harus dapat memiliki akses terhadap bantuan hukum." Ucap Bpk. Iqbal Taufik selaku Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Unpatti  sekaligus yang menjabat sebagai Sekretaris LBH Fakultas Hukum.

Terkait dengan peran mahasiswa dalam LBH, Sekretaris LBH FH ini berkata bahwa setiap mahasiswa Fakultas Hukum diperbolehkan untuk menjadi bagian dari LBH. "Setiap mahasiswa yang berminat untuk bergabung bersama kami, bisa langsung mendaftarkan diri di Sekretariat LBH FH." 


Kegiatan Penyuluhan oleh LBH FH ini mendapatkan atensi dan apresiasi yang sangat besar dari masyarakat setempat. Bahkan salah seorang pejabat di Negeri Rumah Tiga mengatakan jika kegiatan Penyuluhan Hukum ini sagat bagus dan berguna untuk diikuti, apalagi mahasiswa juga ikut dilibatkan sebagai paralegal di LBH ini. Tetapi beliau juga menyayangkan sedikitnya masyarakat yang datang dalam kegiatan ini, karena menurutnya kegiatan ini sangat penting untuk masyarakat.

"Mungkin kedepan kegiatan ini dapat memfasilitasi peserta dan kalau boleh mayoritas pesertanya bukan hanya mahasiswa. Karena lembaga ini merupakan lembaga yang sangat membantu sekali. Saya berharap bukan saja akses kegiatannya dalam lingkup kampus tetapi bisa sampai dimasyarakat luas seperti masyarakat-masyarakat negeri." Ujarnya.

Beliau juga mengatakan kalau dia mengharapkan kegiatan penyuluhan hukum ini bisa diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang banyak mengalami ketidakadilan sehingga proses-proses penanganan berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diatasi dengan baik dan memiliki jalan keluar melalui kegiatan penyuluhan hukum ini. Menurutnya untuk mendapatkan perhatian masyarakat akan hal ini, perlu dilakukannya pemberitahuan lebih lanjut agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan penyuluhan dan mereka dapat turut hadir nantinya.



"Menurut saya, kegiatan ini jangan hanya sekali dilakukan tapi mungkin dapat dilakukan beberapa kali, karena kegiatan ini jarang diperoleh masyarakat apalagi lembaga ini telah menjadi sarana yang mana orang-orang di dalamnya memiliki potensi dalam penanganan hukum yang memang ditempa dan dipercaya memahami tentang hukum sehingga berimbas juga pada masyarakat yang lain yang perlu menikmati keadilan melalui proses hukum yang dijalani." Tambahnya.

Untuk pengalaman konsultasi di LBH sendiri, Pejabat Negeri Rumah Tiga ini mengatakan kalau beliau sendiri belum pernah mendatangi LBH ataupun melaporkan ketidakadilan yang pernah dialaminya. Dan beliau sebagai Pejabat Negeri Rumah Tiga juga mengatakan bahwa dia kurang tahu apa ada masyarakat yang pernah konsultasi di LBH ataupun tidak.

"Saya tidak tahu persis tapi sepanjang ini mungkin ada yang punya kewenangan disitu. Sampai saat ini juga mungkin ada yang bekerjasama untuk tim tanah menyangkut pertanahan dengan pihak UNPATTI karena memang tanpa sadar area kampus yang ada sudah mulai ke daerah-daerah pemukiman, mungkin menyangkut masalah itu saja." Ungkapnya.


"Biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan." Tambahnya.


LBH Fakultas Hukum Unpatti sebagai wadah bagi masyarakat yang merasa diperlakukan dengan tidak adil berprinsip bahwa 'Janganlah menggunakan kekerasan untuk melawan ketidakadilan yang anda alami!'

Panitia dan Peserta Kegiatan



Komentar

Postingan populer dari blog ini

MEMPERINGATI HARI HAM SEDUNIA, INI KATA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM !

Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia !!! Tanggal 10 Desember telah secara resmi ditetapkan sebagai hari Hak Asasi Manusia sedunia.  Hal ini menjadikan tanggal 10 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai hari HAM. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting yang menjadi suatu lambang bahwa manusia mendapatkan kebebasan dan memilikinya sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat! Namun, pada kenyataannya HAM seringkali dirampas, sering tidak diakui. Sejak dahulu kejahatan yang berupa pelanggaran kepada HAM baik pelanggaran ringan maupun berat telah banyak terjadi. Perang terjadi dimana-mana, penjajahan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sejarah kelam bangsa-bangsa umat manusia telah menyadarkan kita bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak terbatas dan pantas dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang bulu. Oleh karenanya Hak Asasi Manusia menjadi suatu hal yang sampai saat ini terus diperjuangkan. Kita menyadari bahwa masih banyak sauda

ALIANSI MAHASISWA UNPATTI TUNTUT TRANSPARANSI PEMBANGUNAN

                                          Demontrasi Aliansi Mahasiswa UNPATTI di Rektorat Universitas Pattimura.                                                       (UKMJurnalistikFHUnpatti/Danillo O. Saununu)  AMBON ~Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Unpatti di belakang Rektorat, Kampus UNPATTI Rabu 02 Desember 2021 menuai perhatian. Pasalnya para demonstran menuntut tuntas menindaklanjuti dugaan kasus korupsi atas pembangunan gedung baru Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Inkubator Bisnis UNPATTI. Para demonstran yang tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Peduli UNPATTI  di komandoi oleh Muhammad Rizky . Aksi ini dilakukan guna mempertanyakan Anggaran dan Kualitas Pembangunan Gedung Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) yang dinilai adanya tindak pidana korupsi "Sejak disahkan nya Fakultas MIPA oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail gedung tersebut  mengalami keretakan dan pembangunan gedung tidak sesuai dengan RAB (Rancangan Anggara

RAPAT BULANAN DPM FAKULTAS HUKUM

  Nathalia Tanikwele, sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Pattimura   memimpin rapat evaluasi Bulan Juli hingga Agustus 2021. Rapat yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIT di lantai 3 ruang DPMF pada Jum’at 19 Agustus 2021 membahas kinerja setiap komisi   sekaligus kelanjutan program-program DPMF yang terkendala akibat PPKM ( Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sejak 3 juli 2020. selaku ketua Komisi A, Jisisya A. Hutubessy     bidang Penataan dan Kelembagaan Masyarakat   menyampaikan program yang telah terlaksanan yaitu pembentukan KPRM ( Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa)   dan tengah berjalan adalah program “ Forum Aspirasi Mahasiswa” .menutup laporannya ketua komisi A mengharapkan program Bina keakraban (BINKRAB) dapat segera terlaksana. “ ada beberapa kendala , yang pertama covid , PPKM terus berlangsung . jadi katong seng bisa paksa keadaan juga.” ungkap ketua komisi A dalam laporannya.             Sedangkan pada bidang Pengawasa